English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Kamis, 25 Agustus 2011

Penanaman Modal Asing


Oleh : Drs. Firdaus Abdullah

Kebutuhan penanaman modal selain berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga berasal dari penanaman modal asing (PMA).Kebijakan pemerintah tentang penanaman modal asing mengacu kepada UU No.25 Tahun 2007, pasal 3 ayat 1 huruf i yang menjelaskan tentang azas kemandirian dimana menetapkan azas penanaman modal yang dilakukan adalah dengan tetap mengemukakan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terujudnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut menekankan bahwa negara tidak menutup masuknya penanaman modal asing tetapi hanya sebagai pelengkap sepanjang PMDN masih terbatas kemampuan di bidang usaha penanaman modal tertentu dalam konteks besaran jumlah investasi atau penguasaan teknologi serta akses pemasaran.

Pengertian PMA menurut pasal 1 ayat 2 UU No.25 Tahun 2007 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara RI yang dilakukan sepenuhnya atau oleh penanaman modal asing maupun yang berpatungan dengan modal dalam negeri. Berdasarkan pengertian tersebut menjelaskan PMA harus berlokasi di wilayah RI dan sumber modalnya bisa seluruhnya atau seratus persen modal asing dan terdapat modal dalam negeri dengan besarannya tergantung dengan kebutuhan serta kebijakan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden No.36 Tahun 2010 tentang bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.

Selain memahami penanaman modal asing juga perlu diketahui definisi PMA pada pasal 1 ayat 6 UU No.25 Tahun 2007 adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintahan asing yang melakukan penanaman modal diwilayah RI penjelasan ini mengatakan bahwa diberikan kesempatan kepada pihak asing menanamkan modal di Indonesia bisa perseorangan warga negara asing artinya perseorangan asing diizinkan berusaha dibidang penanaman modal asing tetapi wajib dalam bentuk badan usaha Indonesia (PT) berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroaan. Apabila tidak dalam bentuk badan hukum perseroan tidak diperbolehkan melakukan usahanya di Indonesia. Demikian juga terhadap badan hukum asing atau pemerintah asing juga diizinkan melakukan kegaiatan usaha penanama modal juga dengan syarat berbadan hukum Indonesia dan seluruh aktivitas penanamn modal asing tersebut berlokasi di wilayah Republik Indonesia.

Perusahaan penanaman modal asing dimungkin berubah status dari PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA. Perubahan status terjadi karena adanya perubahan pemegang saham dari pihak asing kepada pihak Indonesia atau sebaliknya pihak Indonesia menjual sahamnya kepada pihak asing. Setiap proses perubahan pemegang saham wajib dilakuakn melalui persetujuan para pemegang saham melalui RUPS. Perlu dicatat perubahan status dari PMA menjadi PMDN bila tidak ada lagi terdapat pemegang saham asing namun bila masih ada tersisa sham asing maka perusahaan masih tetap berstatus PMA.

(Penulis adalah Widyaiswara Madya pada Pusdiklat BKPM, Jakarta)

Refrensi :
1. UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. UU No.49 Tahun 2007 tentang Perseroan
3. Perpres No.36 Tahun 2010 tentang bidang usaha tertutup dan terbuka
dengan persyaratan bagi penanaman modal.
print this page Cetak

0 komentar:

Poskan Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.