English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Minggu, 04 September 2011

Penanaman Modal Dalam Negeri

Oleh : Drs. Firdaus Abdullah

Peluang penanaman modal dalam negeri (PMDN) masih terbuka lebar didukung oleh kebijakan pemerintah melalui kebijakan penanaman modal yang kondusif. Guna mengetahui tentang penanaman modal perlu diketahui definis penanam modal dalam negeri yaitu adalah penanaman modal yang dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal diwilayah negara Indonesia (pasal 1 ayat 5 UU No.25 tahun 2007). Berdasarkan definisi tersebut penanam modal dalam negeri dapat dilakukan oleh badan hukum (PT) dan bukan badan hukum (Fa. CV) sepanjang penanam modal dilakukan di wilayah Indonesia, serta PMDN juga dapat dilakukan oleh perseorangan WNI tanpa berbentuk badan hukum (PT/Koperasi) atau bukan badan hukum.

Sedang definisi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebagaimana di jelaskan dalam UU No.25 tahun 2007 pasal 1ayat 3 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Berdasarkan definisi PMDN maka yang termasuk katagori penanaman modal dalam negeri bila usahanya di wilayah Negara RI tidak diluar negeri dan seluruh modal berasal dari dalam negeri.

Mengapa penanaman modal dalam negeri seluruh modalnya wajib berasal dari dalam negeri karena berdasarkan pasal 1 ayat 9 UU N0.25 tahun 2007 menyebutkan bahwa modal dalam negeri adalah adalah modal yang dimiliki oleh negara RI, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Bagi penanaman modal yang awalnya PMDN kemudian masuk pemegang saham asing maka status perusahaan otomatis berubah menjadi penanaman modal asing (PMA). Perubahan status tersebut disebabkan saham penanaman modal dalam negeri sudah tidak seratus persen lagi (100%) karena masuk modal asing dalam persentasi sekecil apapun.

Dalam konteks badan hukum maksudnya usaha penanaman modal sudah memiliki akta pendirian badan hukum (PT atau Koperasi) sebagaimana yang diatur dalam UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan (PT) dan UU No.25 tahun 1992 tentang Koperasi. Perlu di catat bahwa suatu perusahaan disebut telah berbadan hukum apabila akta pendirian perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM bila belum disahkan maka belum diakui badan hukum, demikian puka dengan koperasi akta pendirian koperasi harus sudah disahkan oleh pejabat kantor Koperasi yang berwenang.

(Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat BKPM Pusat, Jakarta)

Refrensi :

UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
UU No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi


print this page Cetak

0 komentar:

Poskan Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.