English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Sabtu, 10 Desember 2011

Perbedaan Izin Prinsip Bupati dan Izin Prinsip Penanaman Modal

Oleh : Drs. Firdaus Abdullah

Sering muncul pertanyaan dalam diskusi pelatihan penanaman modal mengapa masih diperlukan izin prinsip penanaman modal pada hal sudah ada izin prinsip untuk berusaha bagi calon investor disuatu Kabupaten oleh Bupati, sehingga para pejabat daerah memandang hal ini sebagai memperpanjang jalur birokrasi dalam kegiatan penyelenggaraan penanaman modal.

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dimulai memahami apa yang dimaksud izin prinsip penanaman modal yaitu izin yang dimiliki investor untuk memulai kegiatan investasi yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan bidang usahanya juga diberikan fasilitas fiskal (Perka BKPM No.12 tahun 2011). Jadi izin prinsip merupakan dasar bagi perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modalasing (PMA) guna mendapatkan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk ketika mengimpor mesin produksi dan bahan baku juga memperoleh pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Dasar pertama mengeluarkan izin prinsip penanaman modal adalah bidang usaha wajib terbuka baik dengan persyaratan tertentu maupun tanpa persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.36 Tahun 2010.

Sementara izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati merupakan izin yang dikeluarkan oleh Bupati yang menyatakan pada dasarnya merekomendasikan atas penanaman modal oleh pengusaha didaerah, dan sebagai dasar bagi instansi teknis diderah untuk menindak lanjutkan pengeluaran izin teknis seperti izin lokasi dan IMB.

Dengan demikian terdapat perbedaan yang mendasar atara izin prinsip penanaman modal dan izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati dimana izin prinsip penanaman modal secara jelas mengatakan izin memulai penanaman modal bagi PMA dan PMDN yang dilanjutkan meminta izin teknis atau pelakanaan penanaman modal di daerah seperti IMB, Izin Lokasi dan HO, juga izin pelaksanaan di pusat berupa SP Pabean (Surat Persetujuan Pabean) yang didalamnya termasuk fasilitas PPN sebagai dasar pembebasan bea masuk dan pembebasan PPN atas impor barang modal (mesin) dan bahan (bahan baku). Sedangkan izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati dipergunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan perizinan yang hanya ada didaaerah, dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menyelessaikan izin pelaksanaan di pusat seperti SP Pabean dan Pembebasan PPN atas impor barang modal dan bahan.

Dengan demikian fungsi izin prinsip atara izin prinsip penanaman modal yang dikeluarkan oleh Lemabaga Pelayanan Terpada Satu Pintu penanaman modal BKPM (PSTP BKPM), PSTP Provinsi dan PTSP BKPM dan izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati jelas berbeda yaitu izin prinsip penanaman modal harus diikuti oleh izin pelaksanaan di daerah sedang izin prinsip bupati tidak dapat diperguanakan sebagai dasar memperoleh fasilitas fiskal.

WI Pusdiklat BKPM


print this page Cetak

4 komentar:

kalau bleh tau ijin daerah yg mau d bngun seperti mini market dri RW stmpat hrus ada gax ya.....

saya mau tanya pak apakah bisa dikatakan kalau izin prinsip itu adalah izin sementara sebelum keluarnya izin yang dimaksud,,,?

Mau tanya pak ...
Jika Izin Prinsip yg telah terbit itu salah alamatnya bagaimana proses merubahnya??? terima kasih

ada tidak dasar hukum penerbitan izin prinsip?
terima kasih

Poskan Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.