English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
"PANCASILA" merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" merupakan konsensus dalam mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. "BHINNEKA TUNGGAL IKA" merupakan solusi dari kemajemukan bangsa.

Jumat, 09 Desember 2011

Prosedur Mengajukan Izin Prinsip Penanaman Modal

Oleh : Drs. Firdaus Abdullah

Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009 didefinisikan bahwa Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin yang diberikan kepada penanam modal untuk mulai melakukan kegiatan investasi. Izin prinsip diperlukan oleh perusahaan yang membutuhkan fasilitas fiskal dan bidang usaha mendapat fasilitas fiskal sehingga wajib diajukan oleh investor.

Bagi penanaman modal asing (PMA), Izin Prinsip baru dapat diajukan setelah perusahaan membentuk badan hukum Indonesia yaitu berbentuk perseroan terbatas (PT). Namun bila perusahaan PMA tidak membutuhkan fasilitas fiskal (pembebasan bea masuk, PPN dan PPh) walaupun bidang usahanya memperoleh fasilitas tersebut, penanam modal asing tidak perlu memiliki Izin Prinsip. Karena itu, bila investor asing menganggap bidang usahanya membutuhkan fasilitas fiskal, pengajuan Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal dapat langsung dilakukan walaupun belum memiliki Pendaftaran Penanaman Modal.

Sama halnya dengan penanam modal dalam negeri, jika merasa membutuhkan fasilitas fiskal pada bidang usaha yang memang memungkinkan mendapat fasilitas tersebut, ia juga wajib memiliki Izin Prinsip. Namun jika investor PMDN merasa tidak membutuhkan fasilitas fiskal tidak perlu mengajukan Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal. Bagi investor dalam negeri perusahaan perorangan yang ingin memperoleh Izin Prinsip, ia harus memiliki akta pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Berbeda dengan pelayanan yang diberikan penanam modal dalam negeri, PMA hanya dapat mengajukan Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal kepada PTSP BKPM karena merupakan lingkup kewenangan pemerintah. Sementara PMDN secara prosedur mengajukan permohonan izin prinsip kepada PTSP Kabupaten bila proyek berlokasi di satu kabupaten dan kepada PTSP provinsi ketika proyek berlokasi lintas Kabupaten/Kota atau ke BKPM bila proyek berlokasi lintas provinsi. Sementara masa berlakunya izin prinsip lima tahun sampai mendapat izin usaha setelah berproduksi komersial. Masa berlakunya izin prinsip PMDN dan PMA selama perusahaan masih melakukan operasinya.

Permohonan Izin Prinsip diajukan diajukan dengan mengisi formulir izin prinsip baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sesuai investor module BKPM. Permohonan Izin Prinsip disampaikan langsung oleh direksi perusahaaan bersangkutan, dan jika berhalangan dapat menguasakan kepada pihak lain disertai surat kuasa asli.

Untuk melengkapi permohonan izin prinsip perlu dilampirkan dokumen menyangkut bukti diri pemohon yang terdiri dari ; (1) Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran; (2) Rekaman akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; (3) Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM dan (4) Rekaman NPWP. Selanjutnya menjelaskan keterangan rencana kegiatan yaitu ; Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) dan Uraian kegiatan usaha sektor jasa;

Prosedur yang mesti dilalui oleh PMDN untuk mengajukan Permohonan Izin Prinsip justru lebih sederhana. Pengajuan permohonan bisa dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, Perseroan Terbatas atau perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI, commanditaire vennootschap, firma, usaha perseorangan, koperasi, yayasan yang didirikan WNI, Badan Usaha Milik Negara maupun oleh Badan Usaha Milik Daerah. Berkas permohonan harus dibawa sendiri oleh penanam modal yang bersangkutan. Jika berhalangan dapat menguasakan kepada pihak lain dengan memberikan surat kuasa asli.

Sedangkan dokumen yang harus disertakan saat menyampaikan permohonan adalah :

A. Bukti diri pemohon:
  1. Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
  2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;
  3. Rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang;
  4. Rekaman KTP untuk perseorangan;
  5. Rekaman NPWP;

B. Keterangan rencana kegiatan:
  1. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
  2. Uraian kegiatan usaha sektor jasa;

C. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait (sesuai syarat bidang usaha) yang diatur dalam Perpres No. 36 tahun 2010;

Dokumen permohonan izin Prinsip telah dinyatakan lengkap dan benar, dalam waktu paling lambat 3 hari kerja, Izin Prinsip Penanaman Modal telah dapat diterima oleh pemohon, baik PMA maupun PMDN

WI Kapusdiklat BKPM
print this page Cetak

0 komentar:

Poskan Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 

Roam to Rome Blog- Moving to Italy, Travel, Studying in Italy.