WIDYAISWARA INDONESIA

2012-02-21T14:35:00.000+07:00

WASPADAI Puber Kedua

oleh

Dr. Susy Setiawati P, M.Pd

Dosen Pascasarjana UNJ

Setiap orang akan mengalami fase puber kedua ini. Karena itu perlu persiapan yang cukup matang untuk memasuki fase krisis ini. Di sinilah komitmen perkawinan kembali teruji. Komunikasi dan pengertian memegang peran yang sangat penting bagi pasangan yang mulai memasuki masa puber kedua ini. Kondisi yang berbeda antara suami dan istri sering kali memicu konflik di antara mereka berdua. Suami semakin bersemangat dalam banyak hal, sedangkan istri semakin lesu dan kurang bergairah. Bila terjadi komunikasi yang baik di antara pasangan yang memasuki masa ini, maka masalah krisis kedua ini akan dapat diselesaikan dengan baik.

Istilah "puber" berasal dari kata "pubes" yang artinya rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Kondisi ini dialami oleh anak berusia belasan tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Puber kedua adalah kondisi dimana terdapat kesamaan perilaku seperti yang dialami anak-anak yang memasuki masa puber, seperti lebih memperhatikan penampilan, lebih memperhatikan lawan jenis, dan sebagainya.

Puber kedua dialami oleh pria maupun wanita yang memasuki usia 40 tahun ke atas. Gejala yang timbul pada pria saat memasuki puber kedua adalah :

· Enggan tampil tua. Mereka mulai memperhatikan penampilannya maupun keindahan tubuhnya. Rambutnya disemir ala anak muda, bergaya gaul, memodifikasi mobilnya menjadi ceper, dan sebagainya.

· Mereka juga mulai senang kembali berpetualang. Mulai dari dari naik motor jarak jauh, sampai keluar masuk diskotek.

· Produktivitas hidup meningkat. Banyak ditemui bahwa mereka semakin mahir bernegosiasi, semakin maju bisnisnya, maupun semakin memukau karirnya.

Sedangkan pada wanita, gejala yang muncul adalah :

· Terganggu atau berhentinya proses menstruasi (terjadi menopause). Hal ini terjadi karena gonadotrop tidak diproduksi lagi oleh kelenjar hypophysc. Efek yang terjadi adalah pusing, lesu, dan kurang bergairah. Akibatnya kestabilan emosi sering terganggu.

· Timbunan lemak menyusut sehingga kulit mulai keriput, bahkan buah dada mulai berubah bentuk. Rambutpun mulai memutih. Keadaan ini akan berpengaruh pada kejiwaannya. Apalagi jika suami memandang hal itu sebagai suatu kemunduran.

Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melewati masa puber kedua dengan baik adalah:

· Bertamasya berdua tanpa diganggu oleh kehadiran anak

· Memberikan kejutan seperti candle light dinner, membelikan barang yang sedang diinginkan pasangan, dan sebagainya

· Membuka kembali album foto kenangan bersama-sama

· Menonton bioskop berdua saja

· Dan sebagainya

Semoga pasangan anda selalu rukun-rukun dan dengan demikian diharapkan pasangan yang memasuki masa puber kedua dapat melewatinya dengan baik dan memasuki usia senja dengan bahagia. (ss 2012).

Memahami Post-Power Syndrome
pada Orang yang Dicintai

oleh

Dr. Susy Setiawati P, M.Pd

Dosen Pascasarjana

Mengapa ketika mau mengakhiri masa dinas alias pensiun, seseorang kadang kala terjangkit perasaan kecemasan tapi ada juga sebaliknya yang merasa lega dan senang. Perasaan semacam itu wajar-wajar saja terjadi pada seseorang yang akan purna tugas. Namun bila perasaan yang kecenderungan menjadi sesuatu yang menakutkan berlebihan …..itu akan berakibat kurang baik pada perkembangan psikologisnya, bahkan dapat mengganggu orang lain bila semakin hari semakin sebal saja melihat perilakunya. Bayangkan saja, siapa yang tidak sebal bila seseorang yang sudah pensiun dan menganggur, tetapi bila berbicara selalu yang muluk-muluk dan tak henti-hentinya bercerita tentang betapa hebatnya dia dulu ketika menjabat menjadi salah satu pimpinan di pemerintahan. Seakan-akan tidak pernah sadar, bahwa cerita yang selalu diulang-ulangnya sudah puluhan kali diceritakan. Hal itu menjadi sesuatu yang mengganggu terutama sekali pada keluarganya, bila teman-teman anaknya main ke rumah, ayahnya selalu memberikan "kuliah" kepada teman-temannya supaya mereka mencontoh apa yang sudah dikerjakan ayahnya. Bahkan bukan hanya di rumah, di lingkungan tetanggapun, dikenal sebagai "pengobral" cerita masa lalu yang sudah usang. Akibatnya, bukan hanya anaknya saja yang jengkel, tetapi tetangganya yang sudah bosan mendengar cerita ayahnya juga langsung menyingkir begitu melihatnya.

Post-power syndrome, adalah gejala yang terjadi di mana penderita hidup dalam bayang-bayang kebesaran masa lalunya (karirnya, kecantikannya, ketampanannya, kecerdasannya, atau hal yang lain), dan seakan-akan tidak bisa memandang realita yang ada saat ini. Seperti yang terjadi kepada ayah Rudi, beliau mengalami post-power syndrome. Beliau selalu ingin mengungkapkan betapa beliau begitu bangga akan masa lalunya yang dilaluinya dengan jerih payah yang luar biasa (menurutnya).

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya post-power syndrome. Pensiun dini dan PHK adalah salah satu dari faktor tersebut. Bila orang yang mendapatkan pensiun dini tidak bisa menerima keadaan bahwa tenaganya sudah tidak dipakai lagi, walaupun menurutnya dirinya masih bisa memberi kontribusi yang signifikan kepada perusahaan, post-power syndrom akan dengan mudah menyerang. Apalagi bila ternyata usianya sudah termasuk usia kurang produktif dan ditolak ketika melamar di perusahaan lain, post-power syndrom yang menyerangnya akan semakin parah.

Kejadian traumatik juga menjadi salah satu penyebab terjadinya post-power syndrome. Misalnya kecelakaan yang dialami oleh seorang pelari, yang menyebabkan kakinya harus diamputasi. Bila dia tidak mampu menerima keadaan yang dialaminya, dia akan mengalami post-power syndrome. Dan jika terus berlarut-larut, tidak mustahil gangguan jiwa yang lebih berat akan dideritanya.

Post-power syndrome hampir selalu dialami terutama orang yang sudah lanjut usia dan pensiun dari pekerjaannya. Hanya saja banyak orang yang berhasil melalui fase ini dengan cepat dan dapat menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, dimana seseorang tidak mampu menerima kenyataan yang ada, ditambah dengan tuntutan hidup yang terus mendesak, dan dirinya adalah satu-satunya penopang hidup keluarga, resiko terjadinya post-power syndrome yang berat semakin besar.

Beberapa kasus post-power syndrome yang berat diikuti oleh gangguan jiwa seperti tidak bisa berpikir rasional dalam jangka waktu tertentu, depresi yang berat, atau pada pribadi-pribadi introfert (tertutup) terjadi psikosomatik (sakit yang disebabkan beban emosi yang tidak tersalurkan) yang parah.

Penanganan

Bila seorang penderita post-power syndrome dapat menemukan aktualisasi diri yang baru, hal itu akan sangat menolong baginya. Misalnya seorang manajer yang terkena PHK, tetapi bisa beraktualisasi diri di bisnis baru yang dirintisnya (agrobisnis misalnya), ia akan terhindar dari resiko terserang post-power syndrome.

Di samping itu, dukungan lingkungan terdekat, dalam hal ini keluarga, dan kematangan emosi seseorang sangat berpengaruh pada terlewatinya fase post-power syndrome ini. Seseorang yang bisa menerima kenyataan dan keberadaannya dengan baik akan lebih mampu melewati fase ini dibanding dengan seseorang yang memiliki konflik emosi.

Dukungan dan pengertian dari orang-orang tercinta sangat membantu penderita. Bila penderita melihat bahwa orang-orang yang dicintainya memahami dan mengerti tentang keadaan dirinya, atau ketidak mampuannya mencari nafkah, ia akan lebih bisa menerima keadaannya dan lebih mampu berpikir secara dingin. Hal itu akan mengembalikan kreativitas dan produktifitasnya, meskipun tidak sehebat dulu. Akan sangat berbeda hasilnya jika keluarga malah mengejek dan selalu menyindirnya, menggerutu, bahkan mengolok-oloknya.

Post-power syndrome menyerang siapa saja, baik pria maupun wanita. Kematangan emosi dan kehangatan keluarga sangat membantu untuk melewati fase ini. Dan satu cara untuk mempersiapkan diri menghadapi post-power syndrome adalah gemar menabung dan hidup sederhana. Karena bila post-power syndrome menyerang, sementara penderita sudah terbiasa hidup mewah, akibatnya akan lebih parah.

Hendaknya kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita telah diberi anugerah mampu melewati masa dinas dengan selamat tak kurang satu apapun. Dengan perasaan pasrah dan bersyukur akan membawa kebahagiaan dimasa pensiun dengan karya-karya barunya untuk melewati sisa hidup dengan penuh kemuliaan. Semoga............(ss 2012)

Rencana Investasi Proyek Penanaman Modal

2011-12-10T15:08:00.002+07:00

Oleh : Drs. Firdaus Abdullah

Penilaian atas rencana investasi proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau penanaman modal asing (PMA) dilakukan melalui penilaian investasi pada modal tetap dan modal kerja. Untuk modal tetap terdiri dari pematangan lahan, bangunan, mesin dan peralatan masing masing nilainya sesuai dengan besaran skala proyek penanaman modal. Selanjutnya dalam modal tetap terdapat aspek modal kerja bagi keperluan biaya produksi satu kali putaran produksi (turn over) selama masa tiga bulan (3 bulan) bagi keperluan biaya produksi terdiri atas pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, biaya listrik dan air serta asuransi.

Untuk membiayai modal tetap tersebut disediakan sejumlah dana sesuai kebutuhan yang bersumber dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham, atau ditambah dari pinjaman dari dalam negeri atau pinjaman berasal dari luar negeri. Apa bila perusahaan meminjam dana bagi proyek penanaman modal maka perbandingan antara sumber dana yang berasal dari modal sendiri dengan pinjaman harus seimbang (debt eqiuty ratio) untuk industri perbandingannya satu berbanding empat (1 : 4) sedang untuk proyek perkebunan satu banding delapan (1 : 8). Besaran pembiayaan pembangunan proyek penanaman disesuai dengan kebutuhan investasi. Untuk itu besaran rencana investasi harus sama dengan jumlah biaya yang disediakan oleh perusahaan. Dalam hal proyek penanaman modal merupakan proyek perluasan maka sumber pembiayaan bisa berasal dari laba yang diperoleh perusahaan yang kemudian ditanamkan kembali guna pembiayaan proyek perluasan.

Sesuai pengaturan dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT) diatur tentang modal perseroan yang strukturnya terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Besaran modal dasar minimal lima puluh juta rupiah ( Rp 50 Juta) sedangkan besaran modal ditempatkan minimal sebesar seperempat (25%) dari modal dasar (Rp. 12.500.000. Sedangkan modal ditempat harus sama dengan modal sendiri karena modal pemegang saham ditempatkan didalam perusahaan. Sedang modal disetor harus sama dengan modal ditempatkan, maksudnya komitmen pemegang saham menempatkan modalnya di modal ditempat harus direalisasikan dalam bentuk uang yang disetorkan terlebih dahulu ke Bank yang kemudian ditunjukan pada saat pengesahan akta pendirian perusahaan kepada Menateri Hukum dan HAM.

Dalam hal terjadi perubahan atas modal sendiri karena diperlukan bagi pengembangan dan perluasan penanaman modal secara otomatis akan mengubah besaran modal ditempatkan bisa terjadi peningkatan atau penurunan, namun bila sumber dana berasal dari modal pinjaman dan laba ditanam kembali tidak berpengaruh terhadap modal ditempatkan dan modal disetor. Perhatikan jangan sampai terjadi modal ditempatkan lebih besar dari modal dasar dan bila ada maka perlu dihitungk kembali minimal modal ditempatkan sama dengan modal dasar.

WI Pudiklat BKPM

Cetak

Perbedaan Izin Prinsip Bupati dan Izin Prinsip Penanaman Modal

2011-12-10T09:07:00.002+07:00

Oleh : Drs. Firdaus Abdullah

Sering muncul pertanyaan dalam diskusi pelatihan penanaman modal mengapa masih diperlukan izin prinsip penanaman modal pada hal sudah ada izin prinsip untuk berusaha bagi calon investor disuatu Kabupaten oleh Bupati, sehingga para pejabat daerah memandang hal ini sebagai memperpanjang jalur birokrasi dalam kegiatan penyelenggaraan penanaman modal.

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dimulai memahami apa yang dimaksud izin prinsip penanaman modal yaitu izin yang dimiliki investor untuk memulai kegiatan investasi yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan bidang usahanya juga diberikan fasilitas fiskal (Perka BKPM No.12 tahun 2011). Jadi izin prinsip merupakan dasar bagi perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modalasing (PMA) guna mendapatkan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk ketika mengimpor mesin produksi dan bahan baku juga memperoleh pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Dasar pertama mengeluarkan izin prinsip penanaman modal adalah bidang usaha wajib terbuka baik dengan persyaratan tertentu maupun tanpa persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.36 Tahun 2010.

Sementara izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati merupakan izin yang dikeluarkan oleh Bupati yang menyatakan pada dasarnya merekomendasikan atas penanaman modal oleh pengusaha didaerah, dan sebagai dasar bagi instansi teknis diderah untuk menindak lanjutkan pengeluaran izin teknis seperti izin lokasi dan IMB.

Dengan demikian terdapat perbedaan yang mendasar atara izin prinsip penanaman modal dan izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati dimana izin prinsip penanaman modal secara jelas mengatakan izin memulai penanaman modal bagi PMA dan PMDN yang dilanjutkan meminta izin teknis atau pelakanaan penanaman modal di daerah seperti IMB, Izin Lokasi dan HO, juga izin pelaksanaan di pusat berupa SP Pabean (Surat Persetujuan Pabean) yang didalamnya termasuk fasilitas PPN sebagai dasar pembebasan bea masuk dan pembebasan PPN atas impor barang modal (mesin) dan bahan (bahan baku). Sedangkan izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati dipergunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan perizinan yang hanya ada didaaerah, dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menyelessaikan izin pelaksanaan di pusat seperti SP Pabean dan Pembebasan PPN atas impor barang modal dan bahan.

Dengan demikian fungsi izin prinsip atara izin prinsip penanaman modal yang dikeluarkan oleh Lemabaga Pelayanan Terpada Satu Pintu penanaman modal BKPM (PSTP BKPM), PSTP Provinsi dan PTSP BKPM dan izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati jelas berbeda yaitu izin prinsip penanaman modal harus diikuti oleh izin pelaksanaan di daerah sedang izin prinsip bupati tidak dapat diperguanakan sebagai dasar memperoleh fasilitas fiskal.

WI Pusdiklat BKPM

Cetak

Prosedur Mengajukan Izin Prinsip Penanaman Modal

2011-12-09T16:05:00.008+07:00

Oleh : Drs. Firdaus Abdullah

Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009 didefinisikan bahwa Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin yang diberikan kepada penanam modal untuk mulai melakukan kegiatan investasi. Izin prinsip diperlukan oleh perusahaan yang membutuhkan fasilitas fiskal dan bidang usaha mendapat fasilitas fiskal sehingga wajib diajukan oleh investor.

Bagi penanaman modal asing (PMA), Izin Prinsip baru dapat diajukan setelah perusahaan membentuk badan hukum Indonesia yaitu berbentuk perseroan terbatas (PT). Namun bila perusahaan PMA tidak membutuhkan fasilitas fiskal (pembebasan bea masuk, PPN dan PPh) walaupun bidang usahanya memperoleh fasilitas tersebut, penanam modal asing tidak perlu memiliki Izin Prinsip. Karena itu, bila investor asing menganggap bidang usahanya membutuhkan fasilitas fiskal, pengajuan Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal dapat langsung dilakukan walaupun belum memiliki Pendaftaran Penanaman Modal.

Sama halnya dengan penanam modal dalam negeri, jika merasa membutuhkan fasilitas fiskal pada bidang usaha yang memang memungkinkan mendapat fasilitas tersebut, ia juga wajib memiliki Izin Prinsip. Namun jika investor PMDN merasa tidak membutuhkan fasilitas fiskal tidak perlu mengajukan Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal. Bagi investor dalam negeri perusahaan perorangan yang ingin memperoleh Izin Prinsip, ia harus memiliki akta pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Berbeda dengan pelayanan yang diberikan penanam modal dalam negeri, PMA hanya dapat mengajukan Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal kepada PTSP BKPM karena merupakan lingkup kewenangan pemerintah. Sementara PMDN secara prosedur mengajukan permohonan izin prinsip kepada PTSP Kabupaten bila proyek berlokasi di satu kabupaten dan kepada PTSP provinsi ketika proyek berlokasi lintas Kabupaten/Kota atau ke BKPM bila proyek berlokasi lintas provinsi. Sementara masa berlakunya izin prinsip lima tahun sampai mendapat izin usaha setelah berproduksi komersial. Masa berlakunya izin prinsip PMDN dan PMA selama perusahaan masih melakukan operasinya.

Permohonan Izin Prinsip diajukan diajukan dengan mengisi formulir izin prinsip baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sesuai investor module BKPM. Permohonan Izin Prinsip disampaikan langsung oleh direksi perusahaaan bersangkutan, dan jika berhalangan dapat menguasakan kepada pihak lain disertai surat kuasa asli.

Untuk melengkapi permohonan izin prinsip perlu dilampirkan dokumen menyangkut bukti diri pemohon yang terdiri dari ; (1) Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran; (2) Rekaman akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; (3) Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM dan (4) Rekaman NPWP. Selanjutnya menjelaskan keterangan rencana kegiatan yaitu ; Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) dan Uraian kegiatan usaha sektor jasa;

Prosedur yang mesti dilalui oleh PMDN untuk mengajukan Permohonan Izin Prinsip justru lebih sederhana. Pengajuan permohonan bisa dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, Perseroan Terbatas atau perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI, commanditaire vennootschap, firma, usaha perseorangan, koperasi, yayasan yang didirikan WNI, Badan Usaha Milik Negara maupun oleh Badan Usaha Milik Daerah. Berkas permohonan harus dibawa sendiri oleh penanam modal yang bersangkutan. Jika berhalangan dapat menguasakan kepada pihak lain dengan memberikan surat kuasa asli.

Sedangkan dokumen yang harus disertakan saat menyampaikan permohonan adalah :

A. Bukti diri pemohon:

Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;
Rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang;
Rekaman KTP untuk perseorangan;
Rekaman NPWP;

B. Keterangan rencana kegiatan:

Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
Uraian kegiatan usaha sektor jasa;

C. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait (sesuai syarat bidang usaha) yang diatur dalam Perpres No. 36 tahun 2010;

Dokumen permohonan izin Prinsip telah dinyatakan lengkap dan benar, dalam waktu paling lambat 3 hari kerja, Izin Prinsip Penanaman Modal telah dapat diterima oleh pemohon, baik PMA maupun PMDN

WI Kapusdiklat BKPM

Cetak

Penentuan Lokasi Pabrik Dalam Rencana Investasi

2011-12-09T10:13:00.005+07:00

Oleh : Drs. Firdaus Abdullah

Penentuan lokasi pabrik sangat menentukan kelangsungan hidup perusahaan yang menginvestasikan dana pada bidang usaha tertentu di masa yang akan datang. Ketepatan pemilihan lokasi berarti menghindari sebanyak mungkin seluruh segi-segi negatif dan mendapatkan lokasi dengan paling banyak faktor-faktor positif. Penentuan lokasi yang tepat akan meminimumkan beban biaya (investasi dan operasional) jangka pendek ataupun jangka panjang guna meningkatkan daya saing perusahaan. Secara geografis letak geografis suatu pabrik mempunyai pengaruh terhadap sistem produksi yang ekonomis, karena banyak faktor-faktor yang memengaruhi letak fasilitas/mesin-mesin dalam pabrik, dan yang lebih penting lagi karena lokasi tersebut akan memengaruhi besarnya biaya operasi ataupun biaya kapital.

Di dalam menentukan lokasi suatu pabrik dalam suatu investasi, di mana pabrik itu akan dibangun dan di bagian mana dari daerah itu akan didirikan pabrik, pemilihan letak pabrik pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu : Lingkungan masyarakat; Kedekatan dengan pasar; Tenaga kerja; Kedekatan dengan bahan mentah dan penyuplai; Fasilitas dan biaya transportasi; Sumber-sumber daya alam; Tanah untuk perluasan; Sementara faktor-faktor lain yang dapat dipakai untuk mempertimbangkan dan memengaruhi pemilihan lokasi adalah harga tanah, dominasi masyarakat, peraturan tenaga kerja, kedekatan dengan pesaing, keamanan, cuaca, iklim, dan lain-lain.

Penentuan Tempat

Setelah lokasi pabrik ditentukan, maka perusahaan harus menentukan di bagian mana pabrik akan didirikan. Berbagai faktor yang perlu diperhatikan untuk pemilihan tempat, antara lain: Tanah harus kering dan kuat untuk menyangga bangunan; Mempunyai keamanan dan perlindungan kebakaran yang baik; Bila pabrik mengeluarkan asap, maka harus cukup banyak angin yang membawa asap keluar daerah permukiman; Dekat dengan transportasi masyarakat; Cukup tersedia areal untuk bangunan sekarang, ekspansi dan parkir kendaraan karyawan;

Metode Kulalitatif – Kuantitatif

Untuk menilai secara kualitatif, baik buruk suatu daerah untuk tempat pembangunan pabrik sehubungan dengan faktor-faktor yang terdapat dalam daerah yang disurvei sehingga pengusaha paling tidak dapat memperbandingkan keadaan daerah yang disurvei satu dengan lainnya.

Contoh:
Penilaian kualitatif suatu daerah untuk tempat pabrik adalah sebagai berikut:

FAKTOR	DAERAH
FAKTOR	A	B	C	D
MASYARAKAT	B	B	S	K
FAKTOR PRODUKSI :
Bahan baku	K	K	B	S
Tenaga kerja	B	S	K	B
TRANSPORTASI	S	K	B	B
PASAR	S	K	S	K

Notasi: B = Baik S = Sedang K = Kurang

Jika dihitung dari tabel tersebut, maka akan didapat data sebagai berikut:

A = 4B, 2S, 1K B = 2B, 2S, 3K C = 3B, 3S, 1K D = 3B, 1S, 2K

Kalau kita pergunakan kuantifikasi sederhana (angka ditimbang) di mana B bernilai 10, S bernilai 5 dan K bernilai 1, maka:

A = 40 + 10 + 1 =51
B = 20 + 10 + 3 = 33
C = 30 + 15 + 1 =4b
D = 30 + 5 + 2 = 37

Dengan menggunakan metode kualitatif, maka dapat disimpulkan bahwa A dan C yang dipertimbangkan, dan secara kuantitatif A yang dipilih.

WI Pusdiklat BKPM

Pustaka: Manajemen Operasi Oleh Drs.Hery prasetya

Cetak

PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

2011-12-09T09:01:00.000+07:00

PERLUNYAMENINGKATKAN PERAN P2TP2A

DALAMMENANGANI SEGALA BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Oleh : Drs.SAHABUDDIN,M.Si

Saat ini marak terjadinyakekerasan, baik itu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maupun kejadianyang terjadi dilingkungan kerja. Pada hal kita semua tahu dan mengakui bahwamanusia diciptakan untuk saling menghargai, saling berdampingan, salingmenolong satu sama lainnya. Namun jika kita melihat disekeliling kita tanpadisengaja orang sering dan senang berbuat yang tidak semestinya kepada oranglain. Padahal apa yang dilakukan itu sudah bertentangan dengan norma danketentuan yang ada dan berlaku di masyarakat, apa lagi Pemerintah sudahmengeluarkan produk peraturan yang mengatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tanggayakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan DalamRumah Tangga. Dalam undang-undang tersebut jelas dikemukakan bahwa yang padaintinya tidak membenarkan terjadinya bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tanggayang meliputi ; Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, kekerasan Seksual danPenelantaran Ekonomi. Untuk mendorong pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintahdan lembaga sosial masyarakat sudah melakukan langkah-langkah konkrit berupapemberian pemahaman tentang aturan dan dampak yang ditimbulkan dari peristiwaterjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan yang paling banyak menjadi korbankekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan namun tak jarang pula korbannyaadalah laki-laki, melihat kondisi ini Pemerintah melalui KementrianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memfasilitasi pembentukan UnitLayanan Terpadu (UPT) yang pada intinya menghimpun lembaga atau unit layananyang ada dalam Lembaga yang dikenal sebagai Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan dan Anak yang singkat P2TP2A. Namun dalam perjalananwaktu lembaga ini sepertinya belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan, initerjadi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, belum semua P2TP2A memilikiKantor yang refresentatif dan mudah diakses oleh korban dan dapat berfungsisebagai tempat menerima korban dan melayani korban sekaligus menjadi sentralatau pusat informasi bagi unit layanan lainnya yang konsen terhadap penanganankorban kekerasan. Kedua, belum semua Lembaga Masyarakat yang menangani penanggulangankekerasan menggunakan lembaga P2TP2Asebagai lembaga yang mengayomi Lembaga Sosial Masyarakat dalam penanganankorban kekerasan, ini terbukti dari kasus-kasus yang dilaporkan ke P2TP2A masihsangat sedikit dibanding dengan jumlah kasus dan ditangani oleh Lembaga SosialMasyarakat yang ada. Sebagai pembanding pada tahun 2010 sampai dengan 2011,baru empat kasus yang dirujuk ke P2TP2A, yakni dua kasus kekerasan fisik, satukekerasan Seksual dan satu kasus pemorkosaan anak dibawah umur, padahal banyakkasus yang terjadi yang ditangani oleh Lembaga Masyarakat lainnya yang tidakdisampaikan kepada Unit Layanan Terpadu (P2TP2A) bentukan KementrianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Ketiga,belum tersedia anggaran khusus yang diperuntukkan bagi penanganan korban untuk membiayai transportasi pendampingankorban ke unit layanan lainnya sepertipemeriksaan visum di Rumah Sakit atau Puskesmas dan kebutuhan lainnya,berkaitan dengan penyelesaian kasus yang dialami korban. Keempat, Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya upaya penghapusankekerasan dalam rumah tangga masih dirasakan belum maksimal disebabkan anggapanyang berkembang bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan interenkeluarga itu sendiri yang tidak perlu diinterfensi oleh pihak luar apalagipemerintah sehingga banyak kasus disekeliling mereka tapi enggang melaporkanpada unit layanan terdekat untuk mendapatkan penanganan, mereka beranggapanbahwa kasus yang terjadi senantiasa berakhir dengan perceraian, pada hal itutidak semua benar. Mekanisme penanganan kasus di P2TP2A senantiasa melaluipenanganan konseling oleh tenaga konselor yang tersedia di unit Layanan TerpaduP2TP2A, disini terjadi proses konseling terhadap korban kekerasan yakni prosespemberian kesadaran baik kepada korban maupun terhadap pelaku dan diharapkankejadian serupa tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang dan diharapkankorban dan pelaku bisa damai dan hidup berdampingan secara harmonis. Apabilatelah diberikan konseling kepada korban, namun korban tetap pada pendirianyakni mengajukan kasusnya di jalur hukum barulah P2TP2A menugaskan tenagapendamping yang menguasai tehnik pendampingan untuk mendampingi korban sesuai mekanismepenanganan kasus yang berlaku.

DalamPeraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RepublikIndonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang LayananTerpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan telah dijelaskan bahwa UnitLayanan Terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yangmenyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korbankekerasan diantaranya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan danAnak yang berbentuk satu atap (one stop crisis center) atauberbetuk jejaring yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, inimerupakan tantangan buat kita yang bergerak di bidang penanganan korbankekerasan, karena pada tahun 2014 setiap Kementrian Lembaga sudah mempunyaitarget pencapaian masing-masing, sebagai contoh untuk jenis pelayanan “penegakan dan bantuan hokum bagi perempuan dan anak korban kekerasan” denganindicator “ Cakupan penegakan hokum dari tingkat penyidikan sampai denganputusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anakdengan nilai capaian 80% harus tercapai pada tahun 2014 dengan instansipenanggung jawab Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, sedangkan cakupan“perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum”dengan nilai capaian 50% harus tercapai pada tahun 2014 dengan instansipenanggung jawab Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB diseluruh Indonesia. Inimenunjukkan bahwa upaya peningkatan peran Unit Pelayanan Terpadu seperti Pusatpelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak perlu ditingkatkan untukmencapai target tersebut yang dibarengi dengan penyediaan Fasilitas yangmemadai, penyediaan anggaran operasional serta peningkatan frekwensipelaksanaan sosialisasi undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga pada semua lapisan masyarakat, untuk meningkatkanpemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap upaya-upaya yang telah dan akandilakukan oleh Pemerintah dan lembaga Sosial Masyarakat, yang bergerak dibidangpenanggulangan dan penanganan korban kekerasan disemua aspek kehidupan.

Banyakhal yang telah dilakukan oleh Pemerintah baik pemerintah pusat maupunpemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertujuan membantu terlaksananyakegiatan penanganan korban kekerasan dengan baik sesuai standar pelayanan yangada antara lain, penandatangan MOU dengan instansi terkait seperti BidangKesehatan dengan Rumah Sakit, Penegakan Hukum dengan Kepolisian gunamemperlancar pelayanan korban kekerasan yang terjadi, namun diakui belumberjalan maksimal disebabkan pemahaman pada tingkat bawah belum seragam danmasih ditemui kendala walaupun kecil namun dapat mempengaruhi tingkat kepuasankorban atas layanan yang diberikan oleh petugas layanan. Di sisi lainketersediaan tenaga yang empati (dapat merasakan penderitaan korban)terhadap korban masih sangat kurang dibanding kebutuhan tenaga yang ada,sehingga disadari dirasa perlu adanya bimbinganyang intensif kepada petugas layanan, tentang bagaimana seharusnya berprilakudan bertindak dalam menangani perempuan dan anak korban kekerasan yang datangmengadukan kasus kekerasan yang dialaminya dan pada akhirnya dapat meningkatkankepercayaan korban pada layanan yang diberikan oleh Pusat pelayanan terpaduPemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) dan berdampak menurunnya tindakkekerasan yang terjadi di daerah ini.

Penanaman Modal dan Otonomi Daerah

2011-12-08T08:53:00.001+07:00

Oleh : Drs. Firdaus Abdullah

Penanaman modal atau investasi langsung di sektor riil mempunyai peran yang dominan dalam pembangunan perekonomian daerah. Kegiatan ini selain memberikan efek pengganda (multiplier) pada pertumbuhan pendapatan daerah, penanaman modal mampu mendorong peningkatan daya beli masyarakat di lokalitas dimana investasi tersebut dilakukan. Penanaman modal yang memiliki ”multipler keterkaitan tinggi” dapat menghasilkan peningkatan lapangan kerja dan perkembangan industri hilir dan industri pasokan. Seluruh rangkaian kegiatan kehadiran penanaman modal di daerah pada akhirnya akan memberikan dampak pada peningkatan kemampuan perusahaan-perusahaan didaerah dan masyarakat melakukan pembayaran pajak pada kas Pemerintahan Daerah.

Penanaman modal secara konseptual meliputi tiga kegiatan utama: (a) investasi masyarakat, (b) investasi swasta dalam rangka PMDN dan PMA dan (c) belanja barang modal serta pengeluaran rutin oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan investasi masyarakat merupakan kegiatan penanaman modal dalam bentuk pembelian aset-aset tidak bergerak seperti tanah, pembangunan tempat usaha dan pembelian mesin-mesin yang digunakan didalam kegiatan produksi. Sedangkan investasi swasta lebih menitik beratkan kegiatannya dalam perluasan kapasitas terpasang pabrik-pabrik meliputi mesin-mesin, peralatan dan teknologi. Disamping perluasan usaha, penanaman modal dapat berbentuk pembangunan pabrik-pabrik baru atau perluasan kepemilikan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha.

Penanaman modal bukan hanya merupakan monopoli kegiatan yang dilakukan oleh pihak masyarakat dan pengusaha di sektor swasta. Wujud usaha ini dapat berbentuk kegiatan yang biasa dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam berbagai aktivitasnya untuk pengeluaran-pengeluaran belanja barang dan jasa, kegiatan penyertaan modal dalam proyek infrastruktur, pengembangan sistem informasi, serta kegiatan pemberian jasa pelayanan kepada publik. Dari sudut pandang pengklasifikasian jenis penanaman modal seperti ini terlihat cukup luasnya cakupan penanaman modal di suatu daerah.

Bangkitnya era desentralisasi dan otonomi daerah di tanah air merupakan peluang besar bagi para pemilik modal, pelaku ekonomi dan pemerintahan daerah untuk mengembangkan jenis-jenis penanaman modal tersebut. Otonomi daerah memberikan keleluasaan pada pemerintahan daerah untuk merealisasikan visi dan misi serta rencana-rencana pembangunan wilayah dengan memobilisir kehadiran industri-industri andalan, kegiatan produksi dan perdagangan oleh perusahaan kecil dan menengah, serta usaha-usaha rumah tangga oleh berbagai kalangan masyarakat. Bagi perusahaan domestik yang telah melakukan kegiatan usahanya di satu wilayah, masuknya para penanam modal baru akan membuka berbagai peluang dalam kerjasama investasi dan produksi secara lebih luas lagi.

Andil yang positip dari keberadaan penanaman modal pada wilayah pengembangan ekonomi banyak dialami oleh negara-negara, pemerintahan daerah dan para walikota serta para pengelola kawasan ekonomi baik di negara maju maupun di negara berkembang. Bagaimana jenis-jenis investasi tersebut dapat memberikan efek pengganda pada perekonomian daerah, telah banyak dikemukakan oleh kalangan akademisi dan para praktisi perencana daerah.

Hasilnya dapat disimpulkan bahwa pada tahap-tahap awal pembangunan daerah, porsi investasi pemerintah daerah cenderung akan mendominasi keseluruhan investasi yang terjadi di daerah. Baru setelah tahapan kegiatan industrialisasi terlewati maka porsi investasi pemerintah ini akan menurun dan digantikan dengan penggelembungan investasi swasta. Sedangkan pada tahapan pembangunan daerah yang telah maju, peran investasi masyarakat secara berangsur menguasai mayoritas realisasi investasi di suatu daerah. Pertumbuhan perekonomian daerah dapat dipercepat perkembangannya melalui kehadiran investasi swasta PMDN dan swasta Asing melalui peluncuran program pengembangan wilayah terpadu . Beberapa lokalitas tempat industri seperti wilayah ekonomi Silicon Valley, kawasan industri Syanghai, kawasan industri pesisir China Bagian Timur dan wilayah industri Johor telah tumbuh dengan pesat karena kehadiran investasi domestik dari luar wilayah dan para swasta asing. Keterpaduan ini terlihat sejak proses pematangan lahan, pemberian perijinan investasi, kegiatan promosi dan proses pengendalian permasalahan-permasalahan yang perlu ditangani. Kepastian hukum ditegakkan dan dilaksanakan secara tegas dan pragmatis, biaya pelayanan ditekan seminimal mungkin dan insentif investasi yang sehat diberikan tepat waktu dan tepat sasaran. Jenis sektor atau industri unggulanpun ditetapkan melalui proses pembelajaran secara konsisten dan terencana. Karena memang disadari tidak semua jenis kegiatan investasi PMA akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dengan pesat.

WI Pusdiklat BKPM

Cetak

Tantangan Pelayanan Perizinan Investasi Daerah

2011-12-06T16:32:00.001+07:00

Oleh : Firdaus Abdullah

Didalam penjelasan umum Undang-undang No.25 tahun 2007 menyebutkan permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia terkait dengan pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Permasalahan tersebut menjadi tantangan pemerintah daerah dalam menyempurnakan penyelenggaraan pelayanan investasi sesuai kebijakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sehingga pengurusan perizinan yang terpencar menjadi terpusat pada satu lembaga sehingga investor tidak lagi berhubungan dengan banyak instasni.

Kebijakan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal berdasarkan Keputusan Presiden No.27 tahun 2009 pasal 1 menyatakan maksud Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Penerapan sistem PTSP mensyaratkan agar lembaga diberikan kewenangan dan proses perizinan mulai dari tahap permohonan hingga terbitnya izin dilakukan disatu tempat.

Penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem PTSP adalah Perangkat Daerah Provinsi (PDPPM) atau PTSP Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (PDKPM) PTSP Kabupate/Kota. Untuk Kabupaten dan Kota kelembagaan dapat berbentuk Kantor (eselon III) atau Badan (eselon II) di Provinsi yang disesuaikan dengan kepentingan daerah. Dalam menjalankan fungsi perizinan PTSP mendasarkannya pada pelimpahan kewenangan dari Bupati atau Gubernur sesuai lingkup kewenangannya dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat dari Kementerian Teknis atau melalui BKPM, dengan dikeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) tanggal 15 September 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah. Pada prinsipnya Surat Edaran bersama ini meminta kepada Gubernur dan Bupati segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada PDPPM dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota kepada PTSP.

Sebagai organisasi pelayanan publik PTSP dilengkapi dengan kewenangan karena tanpa kewenangan maka fungsi pelayanan tidak akan berjalan. Urusan penyelenggaraan penanaman modal juga diatur antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota yang dirumuskan ; apabila kegiatan penanaman modal berlokasi di satu kabupaten merupakan kewenangan kabupaten, lokasi yang lintas kabupaten/kota kewenangan diprovinsi dan lintas provinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat (BKPM). Semakin jelas pembagian urusan semakin jelas bagi investor dalam berurusan mengajukan permohonan perizinan.

Kewenangan urusan penanaman modal modal terkait tujuan pembentukan PTSP yang diatur dalam pasal 3 Perpres No.27 tahun 2009 bahwa untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan. Tujuan PTSP menekankan perlunya memberikan kemudahan pelayanan bidang penanaman dan kemudahan memperoleh informasi dengan percepatan, penyederhanan serta menghilangkan biaya.

Sejalan dengan kebijakan PTSP tesebut telah diterbitkan Peraturan Kepala BKPM No.11 Tahun 2009 yang diubah dengan Perka No.6 Tahun 2011 mengatur tentang tatacara pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan PTSP bidang penanaman modal. Dalam perka BKPM ini diatur bahwa bagi daerah yang memiliki lembaga PTSP dan telah diverifikasi oleh BKPM mendapatkan kualifikasi PTSP bintang 4 dan bintang 5, artinya PTSP ybs sudah siap menerima kewenangan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang menjadi kewengan pemerintah pusat

Cetak(Widyaiswara Madya pada PUSDIKLAT BKPM, Jakarta)

Strategi Regional Champion Award 2011 Dorong Peningkatan dan Pemerataan Investasi Daerah

2011-12-06T08:27:00.002+07:00

Oleh : Firdaus Abdullah

Strategi Penghargaan terhadapa PTSP penanaman modal diberikan dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal nasional yang kondusif di seluruh Indonesia. Daerah yang berhasil memberikan pelayanan terbaik dengan sendirinya akan menjadi daerah menarik bagi investasi. Melalui cara seperti itu, akan terjadi pemerataan dalam arti bahwa investasi tidak lagi tertumpuk mayoritas di daerah tertentu yang lebih unggul. Meski daerah-daerah berbeda baik sosial ekonomi, budaya dan sebagainya yang berdampak pada pelayanan. Dengan adanya penghargaan regional champions ini, terlihat ada peningkatan kinerja investasi di daerah, sehingga ada peluang besar terjadi peningkatan investasi sekaligus pemerataan investasi di daerah. Investasi tidak lagi hanya didominasi daerah di Jawa, tetapi menyebar ke daerah yang terdorong meningkatkan pelayanan melalui PTSP. Dengan sendirinya daerah berupaya meningkatkan berbagai pendukung investasi, seperti infrastruktur.

Pada penghargaan 2011 PTSP daerah yang dinilai pada tingkat provinsi akan dilihat bagaimana mereka melakukan pelayanan satu pintu. Seperti di BPKM ada 16 instansi yang melimpahkan kewenangannya dalam pelayanan investasi melalui program PTSP. Jadi, melalui PTSP investor tidak perlu ke instansi yang mereka butuhkan cukup di BPKM. Begitu juga di daerah investor tidak perlu ke sana kemari, tetapi cukup di investasi daerah. Jadi, di daerah harus terjadi pelimpahan kewenangan dari instansi terkait terhadap investasi daerah, sehingga memudahkan investor.

Untuk tahun 2011 BKPM telah melakukan penilaian terhadap 26 provinsi, (di luar 7 Provinsi yang telah ditetapkan sebagai Regional Champions Tahun 2010 yang lalu yaitu: Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua). Pada tahun ini, proses pemilihan Regional Champions dilakukan dengan menggunakan penilaian kualitatif dari pengumpulan data/informasi di lapangan berdasarkan indikator-indikator kesiapan suatu daerah, seperti: indikator ekonomi, proyek-proyek investasi yang ditawarkan, iklim investasi, ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta dukungan infrastruktur. Berdasarkan pengumpulan data/informasi, diperoleh 10 provinsi yang menjadi nominasi penerima penghargaan Regional Champions Tahun 2011, yaitu: Aceh, Bali, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. Kemudian setelah nomine melakukan paparan di hadapan tim penilai yang terdiri dari unsur Komite Penanaman Modal, Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD), unsur akademisi dan BKPM, selanjutnya dipilih 7 provinsi sebagai Provinsi Terbaik Bidang Penanaman Modal (Regional Champions) Tahun 2011.

Sedangkan untuk penghargaan Investment Award kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal dilakukan penilaian terhadap 265 penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal yang terdiri dari 229 PTSP Kabupaten dan 36 PTSP Kota berdasarkan pengumpulan dan pengecekan data/informasi di lapangan dengan aspek penilaian antara lain: kelembagaan dan pelimpahan kewenangan, sumber daya manusia yang profesional dan memenuhi kompetensi yang handal, sarana dan prasarana kerja, media informasi dan mekanisme kerja, ketersediaan layanan pengaduan (help desk), dan interkoneksi Sistem Pelayanan Informasi dan Pelayanan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Berdasarkan pengumpulan data/informasi, dipilih 20 (dua puluh) nominasi untuk penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal Kabupaten Terbaik yaitu Banjar-Kalimantan Selatan, Bekasi-Jawa Barat, Bintan-Kepulauan Riau, Dhamasraya-Sumatera Barat, Gorontalo-Gorontalo, Grobogan-Jawa Tengah, Indragiri Hulu-Riau, Lamongan-Jawa Timur, Ogan Komering-Sumatera Selatan, Kebumen-Jawa Tengah, Mukomuko-Bengkulu, Rokan Hulu-Riau, Pontianak-Kalimantan Barat, Pacitan-Jawa Timur, Bireuen-Aceh, Sukoharjo-Jawa Tengah, Padang Pariaman-Sumatera Barat, Pasaman-Sumatera Barat, Probolinggo-Jawa Timur dan Samosir-Sumatera Utara

Sebagai pemenang Investment Award untuk masing masing katagori tahun 2011 yaitu :

- Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal Kabupaten Terbaik Tahun 2011 adalah:

Peringkat Pertama : Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal, Kabupaten Rokan Hulu, Riau;
Peringkat Kedua : Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu, Riau;
Peringkat Ketiga : Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

- Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal Kota Terbaik Tahun 2011 adalah:

Peringkat Pertama : Kantor Pelayanan Perizinan Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan;
Peringkat Kedua : Kantor Pelayanan Terpadu Kota Dumai, Riau;
Peringkat Ketiga : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

- Tujuh Provinsi Terbaik Bidang Penanaman Modal (Regional Champions) Tahun 2011,

berdasarkan urutan abjad:

Provinsi Aceh;
Provinsi Jawa Tengah;
Provinsi Kalimantan Barat;
Provinsi Sulawesi Selatan;
Provinsi Sulawesi Tengah;
Provinsi Sulawesi Utara;
Provinsi Sumatera Barat.

Cetak Penulis WI Pusdiklat BKPM

Kebijakan Tax Holiday Menarik Investasi

2011-12-05T06:17:00.005+07:00

Oleh : Firdaus Abdullah

Pemerintah berharap melalui kebijakan pembebasan pembayaran pajak untuk waktu tertentu (tax holiday) mampu meningkatkan investasi agar lapangan kerja terbuka lebar sehingga angka pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan. Banyak faktor yang mendukung kebijakan tax holiday terutama kemampuan pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu sektor unggulan berpeluang memanfaatkan tax holiday sektor pertambangan karena mampu menciptakan investasi jauh di atas ketentuan pemerintah yang mengatakan tax holiday akan diberikan bagi usaha dengan nilai investasi di atas Rp 1 trilyun seperti halnya perusahaan Newmont di pulau Sumbawa, mampu menciptakan investasi jauh di atas ketentuan pemerintah Indonesia.

Pemberian tax holiday sejalan dengan kebijakan investasi dalam UU No.25 tahun 2007 dalam pasal 18 ayat 3 tentang faslitas fiscal diberikan kepada Penanaman modal yang mendapat fasilitas sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini: a. menyerap banyak tenaga kerja; b. termasuk skala prioritas tinggi; c. termasuk pembangunan infrastruktur; d. melakukan alih teknologi; e. melakukan industri pionir; f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Sejalan kebijakan penanaman modal khusus untuk industri yang sangat pioneer pemerintah memberikan insentif Tax Holiday”Menteri, Industri diprioritaskan mendapat tax holiday adalah indusrti-industri yang berbasis sumber daya alam yang terbarukan yang berbasis agro industri pertanian maupun pada mineral, pertambangan. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang menegaskan mulai 15 Agustus 2011 tax holiday diberlakukan. Selain investasi di atas Rp 1 trilyun, dalam PMK juga ditegaskan tax holiday diberikan sepanjang lima tahun sejak sebuah perusahaan mengajukan mendapat fasilitas tax holiday dan mulai beroperasi.Lima sektor industri yang berhak mendapat tax holiday, yaitu industri logam dasar, industri pengilangan minyak bumi, industri permesinan, industri bersumber pada energi terbarukan dan industry peralatan telekomunikasi.

Kebijakan Fasilitas tax holiday dihentikan sejak tahun 1980-an namun dalam lima tahun terakhir tax holiday kembali dibahas oleh pemerintah, DPR dan para pengusaha untuk diterapkan. Proses pertimbangan untuk menerapkan kembali tax holiday sempat menimbulkan perbedaan pendapat antara Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dengan Kementerian Keuangan. Menurut BKPM tax holiday dibutuhkan untuk menarik investasi sementara menurut Kementerian Keuangan tax holiday akan mengganggu pendapatan negara melalui pajak.

Cetak(Penulis Widyaiswara Madya Pusdiklat BKPM)

Penanaman Modal Dalam Negeri

2011-09-04T22:54:00.008+07:00

Oleh : Drs. Firdaus Abdullah

Peluang penanaman modal dalam negeri (PMDN) masih terbuka lebar didukung oleh kebijakan pemerintah melalui kebijakan penanaman modal yang kondusif. Guna mengetahui tentang penanaman modal perlu diketahui definis penanam modal dalam negeri yaitu adalah penanaman modal yang dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal diwilayah negara Indonesia (pasal 1 ayat 5 UU No.25 tahun 2007). Berdasarkan definisi tersebut penanam modal dalam negeri dapat dilakukan oleh badan hukum (PT) dan bukan badan hukum (Fa. CV) sepanjang penanam modal dilakukan di wilayah Indonesia, serta PMDN juga dapat dilakukan oleh perseorangan WNI tanpa berbentuk badan hukum (PT/Koperasi) atau bukan badan hukum.

Sedang definisi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebagaimana di jelaskan dalam UU No.25 tahun 2007 pasal 1ayat 3 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Berdasarkan definisi PMDN maka yang termasuk katagori penanaman modal dalam negeri bila usahanya di wilayah Negara RI tidak diluar negeri dan seluruh modal berasal dari dalam negeri.

Mengapa penanaman modal dalam negeri seluruh modalnya wajib berasal dari dalam negeri karena berdasarkan pasal 1 ayat 9 UU N0.25 tahun 2007 menyebutkan bahwa modal dalam negeri adalah adalah modal yang dimiliki oleh negara RI, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Bagi penanaman modal yang awalnya PMDN kemudian masuk pemegang saham asing maka status perusahaan otomatis berubah menjadi penanaman modal asing (PMA). Perubahan status tersebut disebabkan saham penanaman modal dalam negeri sudah tidak seratus persen lagi (100%) karena masuk modal asing dalam persentasi sekecil apapun.

Dalam konteks badan hukum maksudnya usaha penanaman modal sudah memiliki akta pendirian badan hukum (PT atau Koperasi) sebagaimana yang diatur dalam UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan (PT) dan UU No.25 tahun 1992 tentang Koperasi. Perlu di catat bahwa suatu perusahaan disebut telah berbadan hukum apabila akta pendirian perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM bila belum disahkan maka belum diakui badan hukum, demikian puka dengan koperasi akta pendirian koperasi harus sudah disahkan oleh pejabat kantor Koperasi yang berwenang.

(Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat BKPM Pusat, Jakarta)

Refrensi :

UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan

UU No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi

Cetak

Penanaman Modal Asing

2011-08-25T18:19:00.006+07:00

Oleh : Drs. Firdaus Abdullah

Kebutuhan penanaman modal selain berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga berasal dari penanaman modal asing (PMA).Kebijakan pemerintah tentang penanaman modal asing mengacu kepada UU No.25 Tahun 2007, pasal 3 ayat 1 huruf i yang menjelaskan tentang azas kemandirian dimana menetapkan azas penanaman modal yang dilakukan adalah dengan tetap mengemukakan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terujudnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut menekankan bahwa negara tidak menutup masuknya penanaman modal asing tetapi hanya sebagai pelengkap sepanjang PMDN masih terbatas kemampuan di bidang usaha penanaman modal tertentu dalam konteks besaran jumlah investasi atau penguasaan teknologi serta akses pemasaran.

Pengertian PMA menurut pasal 1 ayat 2 UU No.25 Tahun 2007 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara RI yang dilakukan sepenuhnya atau oleh penanaman modal asing maupun yang berpatungan dengan modal dalam negeri. Berdasarkan pengertian tersebut menjelaskan PMA harus berlokasi di wilayah RI dan sumber modalnya bisa seluruhnya atau seratus persen modal asing dan terdapat modal dalam negeri dengan besarannya tergantung dengan kebutuhan serta kebijakan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden No.36 Tahun 2010 tentang bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.

Selain memahami penanaman modal asing juga perlu diketahui definisi PMA pada pasal 1 ayat 6 UU No.25 Tahun 2007 adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintahan asing yang melakukan penanaman modal diwilayah RI penjelasan ini mengatakan bahwa diberikan kesempatan kepada pihak asing menanamkan modal di Indonesia bisa perseorangan warga negara asing artinya perseorangan asing diizinkan berusaha dibidang penanaman modal asing tetapi wajib dalam bentuk badan usaha Indonesia (PT) berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroaan. Apabila tidak dalam bentuk badan hukum perseroan tidak diperbolehkan melakukan usahanya di Indonesia. Demikian juga terhadap badan hukum asing atau pemerintah asing juga diizinkan melakukan kegaiatan usaha penanama modal juga dengan syarat berbadan hukum Indonesia dan seluruh aktivitas penanamn modal asing tersebut berlokasi di wilayah Republik Indonesia.

Perusahaan penanaman modal asing dimungkin berubah status dari PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA. Perubahan status terjadi karena adanya perubahan pemegang saham dari pihak asing kepada pihak Indonesia atau sebaliknya pihak Indonesia menjual sahamnya kepada pihak asing. Setiap proses perubahan pemegang saham wajib dilakuakn melalui persetujuan para pemegang saham melalui RUPS. Perlu dicatat perubahan status dari PMA menjadi PMDN bila tidak ada lagi terdapat pemegang saham asing namun bila masih ada tersisa sham asing maka perusahaan masih tetap berstatus PMA.

(Penulis adalah Widyaiswara Madya pada Pusdiklat BKPM, Jakarta)

Refrensi :
1. UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. UU No.49 Tahun 2007 tentang Perseroan
3. Perpres No.36 Tahun 2010 tentang bidang usaha tertutup dan terbuka
dengan persyaratan bagi penanaman modal.
Cetak

PERSAUDARAAN HAKIKI

2011-06-23T17:28:00.001+07:00

MENGGUGAH KESADARAN SOSIAL

MENUJU PERSAUDARAAN HAKIKI

Oleh

Wahardi, S. Ag

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam dikenal adanya Bulan Ramadan yang sering disebut dengan bulan training mental dan spiritual, artinya di bulan ini umat Islam diberi kesempatan untuk melakukan latihan demi latihan dalam menata mental dan mengasah potensi spiritual yang dimiliki dengan harapan melalui training ini seseorang mampu merenungkan, memahami dan menyadari akan hakekat dirinya sebagai hamba Allah Swt yang punya kewajiban-kewajiban terhadap Sang Khaliq dan menyadari eksistensi dirinya sebagai makhluk sosial yang tak terlepas dari lingkaran hak dan kewajiban antar sesama.

Kesadaran tersebut akan terlahir dari jiwa orang-orang yang berpuasa bilamana mereka benar-benar mengamalkan semua ibadah yang diwajibkan dan dianjurkan pada bulan suci ini dengan landasan keimanan dan penuh kekhusukan.

Untuk mewujudkan kesadaran akan eksistensi diri manusia sebagai makhluk sosial, melalui bulan penuh berkah tersebut, Allah Swt telah menyiapkan progran rutin yakni perintah bagi hambanya untuk menunaikan ibadah yang bersifat kolektif dan ibadah-ibadah sosial seperti sholat tarawih berjama’ah, memperbanyak shodaqoh dan kewajiban membayar zakat fitrah.

Ibadah seperti ini secara langsung maupun tak langsung dapat menstimulasi tumbuhnya rasa kebersamaan dan menyuburkan benih-benih solideritas sosial `dan persaudaraan yang berbasiskan iman kepada Allah SWT.

Menurut Hasan Al Bana : hal inilah yang akan menjadi sumber segala kebajikan, pilat-pilar keutamaan dan pondasi pembangunan kedamaian sebagai perwujudan dari syiar panji-panji Islam dalam menyemai visinya Rahmatan lil ‘alamin. Sebagaimana Allah berfirman :

!$tBur »oYù=yör& wÎ) ZptHôqy úüÏJn=»yèù=Ïj9 ÇÊÉÐÈ

Artinya :” Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat

bagi alam semesta”.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kedatangan nabi Muhammad dengan membawa ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan adalah untuk membangun umat secara universal dengan menegakan sendi-sendi akhlakul karimah, membangun solideritas sosial yang tinggi dalam bentuk persaudaraan abadi.

Ruh ajaran Islam ini harus kita jadikan sebagai pijakan / landasan dalam setiap lini kehidupan. Sebab persaudaraan antar sesama merupakan kebutuhan setiap insan dalam mengukir peradapan, sebab karakter dasar penciptaan manusia memiliki sifat ketergantungan antar sesama. Allah berfirman :

t,n=y{ z`»|¡SM}$# ô`ÏB @,n=tã ÇËÈ

Artinya : “ Dia (Allah) telah menciptakan manusia dari sesuatu yang tergantung di

dinding rahiam”.( QS: Al ‘Alaq ayat 2)

Para Ulama’ menafsirkan bahwa manusia diciptakan Allah Swt dalam keadaan selalu bergantung pada pihak lain.

Konteks ini dipertegas oleh firman Allah :

$pkr'¯»t â¨$¨Z9$# $¯RÎ) /ä3»oYø)n=yz `ÏiB 9x.s 4Ós\Ré&ur öNä3»oYù=yèy_ur $\/qãèä© @Í¬!$t7s%ur (#þqèùu$yètGÏ9 4 ¨bÎ) ö/ä3tBtò2r& yYÏã «!$# öNä39s)ø?r& 4 ¨bÎ) ©!$# îLìÎ=tã ×Î7yz ÇÊÌÈ

Artinya :”Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS : Al Hujurat ayat 13)

Menurut Abul A’la al Maududi :” Kata lita’arafu pada ayat ini berarti saling berinteraksi atau saling memerlukan maksudnya bahwa manusia antara satu dengan lainnya selalu saling membutuhkan. Sebagaimana untian hikmah yang disenandumkan oleh seorang pujangga :

“Manusia adalah hamba-hamba kehidupan terikat oleh tali-tali kebutuhan yang berkelindan. Manusia terbelenggu oleh rantai-rantai kebutuhan yang kokoh mengikat denyut nadi-nadi mereka sehingga tak satupun yang dapat melepaskan diri darinya.”

Ini artinya bahwa memupuk rasa kebersamaan, merajut tali persaudaraan merupakan suatu keniscayaan yang harus kita lakukan dan jika seseorang mencoba ingin mengembangkan sifat egois, merasa dirinyayang paling hebat, beranggapan bahwa semua keberhasilan yang dicapai hanyalah merupakan karya dirinya semata sehingga ia sombong terhadap sesama, hal ini menunjukan bahwa dia telah menipu dirinya sendiri dan akan menghancurkan seluruh keberhasilan yang pernah diraihnya.

Dalam sebuah buku yang berjudul ;The Sevent Habits of Higly Efective People karangan Stephen R Covey mengatakan “ ada perubahan paradigma manusia tergantung menuju kearah bebas dan paling tinggi adalah saling ketergantungan (interdependence) antara satu dengan lainnya.Artinya bahwa tingkat yang paling tinggi adalah setiap orang tidak akan mampu hidup sendiri, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki akan membutuhkan orang lain.

Oleh karenanya menyadari akan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial zoon politicon, maka memupuk kebersamaan dan merajut tali persaudaraan merupakan suatu keniscayaan yang harus kita lakukan.

Apabila direnungkan secara mendalam maka akan kita fahami dan mengerti bahwa melalui Ritual ibadah yang hukumnya wajib maupun sunat pada bulan yang suci tersebut, Allah Swt selalu membimbing kita agar dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kebersamaan dan menjalin tali persaudaraan antar sesama, baik melalui ibadah individual, kolektif maupun ibadah sosial seperti puasa, solat tarawih berjama’ah dan memperbanyak sedekah serta membayar zakat fitra.

MA’NA SOSIAL DIBALIK RITUAL IBADAH

Bayak Ibadah yang diperintahkan untuk dilakukan oleh umat Islam baik ibadah mahdhah maupun ibadah ‘ammah mengandung makna yang sangat relefan terhadap perjalanan hidup kita sehari-hari, misalnya :

1. Puasa

Puasa merupakan ibadah fisik dan rohani, secara fisik seseorang dituntut untuk menahan kebutuhan anggota tubuhnya dari makanan dan minuman sehingga berdampak pada melemahnya stamina dan kesegaran tubuh. Rasa lemah yang diakibatkan dari lapar dan haus yang dirasakan dapat menyadarkan seseorang akan kelemahan atau ketidak berdayaan dirinya. Dengan demikian tumbuhlah rasa membutuhkan sesuatu, yang sesuatu tersebut bisa jadi tidak bisa terpenuhi tanpa adanya bantuan orang lain. Kesadaran inimembuat seseorang menjadi yakin bahwa siapapun dan kapan pun ia pasti membutuhkan orang lain untuk membantunya.

2. Solat Berjama’ah

Sebagaimana Sabda Rasul Saw bahwa solat berjama’ah lebih utama dari solat sendirian, bahkan saking utamanya Allah Swt memotivasi hambanya dengan memberikan pahala dua puluh tujuh kali lipat lebih tinggi bagi orang-orang yang menjalankan ibadah solat dengan berjama’ah.

Motivasi ini bukan hanya sekedar bertujuan untuk meningkatkan kwantitatif pahala, melainkan ada indikasi yang sangat penting dibalik perintah atau anjuran tersebut yakni agar hambanya berlomba-lomba untuk mengerjakan solat dengan berjama’ah sehingga secara alami akan terjadi inteaksi sosial positif di antara mereka dan tumbuh rasa saling membutuhkan satu sama lain.

3. Zakat, Sodaqoh dan Infaq

Di samping sebagai Ibadah kepada Allah Swt. Juga merupakan sarana untuk menumbuh kembangkan rasa solideritas terhadap sesama yakni dengan menyantuni dan atau menyalurkan sebagian rizki yang dititipkan Allah Swt. kepada sesorang untuk orang-orang yang berhak menerimanya.

4. Haji

Haji merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim sejak 365 tahun yang silam. Dan pada prisipnya ibadah ini merupakan aplikasi nilai-nilai kemanusiaan sehingga orang yang mengerjakan ibadah tersebut kembali mengenal jati dirinya sebagai makhluk sosial.

Makna kemanusiaan dan pengamalan nilai-nilainya tidak hanya terbatas pada persamaan nilai kemanusiaan. Ia mencakup seperangkat nilai-nilai luhur yang seharusnya menghiasi jiwa pemiliknya. Ia bermulal dari kesadaran akan fitrah (jati dirinya) serta keharusan menyesuaikan diri dengan tujuan kehadiran dipentas bumi ini sebagai khalifah.

Kemanusiaan mengantarkan keturunan adam untuk menyadari arah yang dituju serta perjuangan mencapainya. Kemanusiaan menjadikan makhluk ini memiliki moral serta berkemampuan memimpin makhluk lainnya dalam mencapai tujuan penciptaan. Kemanusiaan mengantarkannya untuk menyadari bahwa ia adalah makhluk dwidimensi yang harus melanjutkan evolusinya hingga mencapai titik terakhir. Kemanusiaan mengantarkannya untuk sadar bahwa ia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian dan harus bertenggang rasa dalam berinteraksi.

Makna-makna di atas diperaktekan dalam pelaksanaan ibadah haji. Baik dalam acara-acara ritualataudalam tuntunan nonritualnya, dalam bentuk kewajibanatau larangan, dan dalam bentuk nyata atau simbolik. Misalnya :

Ibadah haji dimulai dengan niat sambil menanggalkan pakaian biasa dan mengenakan pakaian ihram. Tidak dapat disangkal bahwa pakaian menuurut kenyataannya dan juga menurut Al Qur’an berfungsi sebagai pembeda antara seseorang atau kelompok dengan kelompok lainnya. Pembedaan tersebut dapat membawa antara lain kepasa perbedaan status sosial, ekonomi atau profesi, pakaian juga dapat memberi pengaruh psikologis kepada pemakainya.

Menanggalkan pakaian biasa dan menggatinya dngan duhelai pakaian berwaarna putih sebagaimana yang akan membalut tubuh ketikka mengakhiri perjalananhidup didunia ini, seorangn yang melaksanakan ibadah haji akan atau seharusnya mampu memaknai dan merasakan kelemahan dan keterbatasannya serta pertanggungjawaban yang akan ditunaikannya kelak dihadapan Allah Swt. yang di sisi Nya tidak ada perbedaan antara seseorang dengan yang lainnya kecuali atas dasar pengabdian kepadaNya. Sebagaimana FirmanNya :

Artinya : “ Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

KESIMPULAN

Apabila kita mampu melaksanakan ritual ibadah dengan tulus, khusyu sesuai dengan tatacara yang tepat dan benar aserta mampu menghayatinya dengan baik maka kesadaran sosial kita akan semakin teasah dan semangat kebersamaan akan tumbuh berkembang sehingga persaudaraan akan semakin erat.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabiyah. Al Qur’an dan Terjemahnya. Madinah Munawwarah: Mujamma’ Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li Thiba’at al Mushhaf asy Syarif, 1411H.

Al Qurthuby, Al Jami’ul Ahkam Al Qur’an, Kairo, Darul Kitab, 1967

Qurays Syihab, Membumikan al Qur’an, Bandung, Mizan, 1992

Ibnu katsir, Tafsir Qur’anul ‘Azim, Singapura, Sulaiman Mar’i, tt

Cetak