Oleh : Fajar Nugroho
Indonesia menyimpan kekayaan yang luar biasa. Meski demikian, potensi yang melimpah tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Produksi dari sektor perikanan tangkap hingga saat ini hanya sekitar 3,1 juta ton. Jauh di bawah China yang mencapai 46 juta ton atau India yang mencapai sekitar 3,2 juta ton. Bahkan di kawasan Asia Tenggara Indonesia hampir dilebihi Filipina yang mencapai 3 juta ton, serta Thailand dan Vietnam masing-masing sekitar 1,6 juta ton. Sedangkan dari sektor budidaya, produksi ikan Indonesia tak lebih dari 5,37 juta ton. Hal ini menjadi salah satu sebab semakin menurunnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.Kondisi demikian yang melatarbelakangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk terus menggali potensi kelautan dan perikanan secara optimal yang akhirnya kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Salah satu upaya KKP dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, adalah dengan pembuatan kebijakan strategis operasional minapolitan.
Minapolitan mengarah pada kawasan perikanan terintegrasi, yang terdiri dari fasilitas pemasaran, perdagangan, serta sarana dan prasarana pendukung usaha. Dalam satu wilayah kabupaten/kota dimungkinkan terdapat beberapa sentra produksi unggulan. Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menegaskan bahwa minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis wilayah. Untuk itu pendekatan dalam pembanguan minapolitan dilakukan dengan sistem manajemen kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi. Strategi pengembangan minapolitan meliputi Penguatan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil, Penguatan Usaha Menengah dan Atas (UMA), serta Pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan sistem manajemen kawasan.
Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penting terkait implementasi strategi ini terutama dalam fungsi manajemen. Hal ini segera disadari sehingga KKP dalam salah satu strategi yang termaktub dalam Blue Revolution Policies menyebutkan pada poin pertamanya upaya memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia secara terintegrasi.
Penguataan sumberdaya manusia merupakan kunci keberhasilan strategi minapolitan. Ini disebabkan karena sumberdaya manusia berperan dalam subyek sekaligus obyek. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan sumberdaya manusia diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan minapolitan.
Dalam rangka peningkatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia tersebut salah satu upaya penting yang harus dilakukan secara terus menerus adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Sasaran diklat harus mencakup semua aspek sumberdaya manusia yang terlibat dalam strategi operasional minapolitan. Mulai dari penyuluh perikanan, nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah ikan. Sejalan dengan hal tersebut pelaksanaan pendidikan dan pelatihan merupakan bagian integral dari pemanfaatan dan pengoptimalan potensi sumberdaya manusia . Oleh karena itu, diklat harus menjadi alat untuk tercapainya strategi operasional minapolitan yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
Diklat diharapkan mampu mencetak masyarakat perikanan dan kelautan yang berkualitas sehingga bisa mengawal Indonesia sebagai penghasil produk perikanan terbesar tahun 2015. (FN)
Cetak
